Bacatrend, Surabaya – Perselisihan antarwarga di Jalan Asem Jajar III, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, memuncak setelah akses jalan ditutup dengan tembok. Menyikapi situasi yang memanas, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung memimpin mediasi di Kantor Kecamatan Bubutan.

Mediasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, lurah, serta dua pihak warga yang bersengketa. Dalam pertemuan itu, Eri Cahyadi menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang melibatkan tetangga satu lingkungan.

“Saya tidak ingin warga saling bersitegang, apalagi dengan tetangga sendiri. Saat kita kesulitan, tetangga adalah orang pertama yang kita minta tolong,” ujar Eri.

Konflik bermula dari transaksi jual beli tanah yang tidak dilaporkan secara transparan. Penjual mengklaim telah mewakafkan sebagian tanah untuk akses jalan, sementara pembeli, Siti Holilah, berpegang pada sertifikat hak milik yang mencakup area tersebut. Perbedaan persepsi ini memicu pembangunan tembok yang menutup akses warga.









Untuk mengurai sengketa, Eri meminta BPN melakukan pengukuran ulang agar batas tanah bisa dipastikan secara objektif. Ia berharap hasil pengukuran dapat menjadi dasar penyelesaian yang adil dan damai.

“Setelah pengukuran selesai, kami akan mempertemukan kembali kedua pihak agar bisa berdiskusi dengan kepala dingin,” tambahnya.

Eri juga mengimbau warga agar tidak memperkeruh suasana melalui media sosial. Ia menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan, salah satunya melalui pendekatan Kampung Pancasila.

“Saya sudah minta camat dan lurah untuk menyelesaikan masalah ini lewat Kampung Pancasila. Tidak semua hal harus dibawa ke medsos,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Eri turut meluruskan isu yang menyebut Lurah dan LPMK menerima uang terkait konflik tersebut. Setelah melakukan klarifikasi, ia memastikan bahwa dana yang beredar berasal dari hasil iuran warga melalui RT/RW untuk biaya pengukuran ulang oleh BPN, bukan gratifikasi.

“Niat baik warga malah jadi fitnah. Ke depan, saya minta RT/RW dan LPMK lebih hati-hati dalam urusan uang, meskipun tujuannya baik,” tutup Eri.