Bacatrend, Nganjuk — Puluhan warga Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mendatangi sebuah lapangan olahraga. Kedatangan warga tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan menggunakan lapangan olahraga desa sebagai lokasi pembangunan.

Aksi warga ini menjadi perhatian publik setelah videonya diunggah pada Jumat (9/11/) lalu oleh akun Instagram @kejadianesia dan dengan cepat menyebar luas di media sosial.

Dalam rekaman yang dilihat bacatrend.com pada Senin (12/1) tersebut, terlihat warga berkumpul di area lapangan desa dan balai desa, menyuarakan keberatan mereka atas rencana alih fungsi fasilitas umum yang selama ini menjadi pusat aktivitas olahraga dan sosial masyarakat.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga melepas satu per satu kayu yang diduga telah disiapkan sebagai bagian awal pembangunan koperasi. Kayu-kayu tersebut sebelumnya telah ditancapkan di area lapangan dan diyakini akan digunakan sebagai penanda atau rangka awal pembangunan pondasi.









Seorang warga dalam video itu terdengar melontarkan kekesalan dengan nada tinggi. Ia menyebut bahwa lapangan olahraga tersebut sudah dilubangi, yang menandakan proses awal pembangunan telah dimulai tanpa persetujuan penuh dari warga.

“Lapangan iki wis dilubangi, iki lapangan umum, dudu tanah kosong,” terdengar suara dalam video yang merekam kejadian tersebut.

Lapangan Jadi Ruang Publik Vital Warga
Warga menegaskan bahwa lapangan olahraga Desa Sonoageng bukan sekadar aset desa biasa. Setiap hari, lapangan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari olahraga pagi dan sore, latihan sepak bola pemuda, hingga kegiatan sosial dan perayaan desa.

Menurut warga, keberadaan lapangan olahraga sangat vital karena menjadi satu-satunya ruang terbuka publik yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka menilai pembangunan koperasi di lokasi tersebut akan menghilangkan ruang interaksi sosial yang selama ini terbangun secara alami.

“Setiap hari dipakai warga, anak-anak, pemuda, orang tua. Kalau lapangan ini dihilangkan, kami mau olahraga di mana?” ungkap salah satu warga yang ikut dalam kerumunan, sebagaimana tergambar dalam video.

Kritik terhadap Penentuan Lokasi Pembangunan
Penolakan warga juga diperkuat oleh pendapat warganet yang ikut mengomentari unggahan tersebut. Akun @bagasjackk menuliskan kritik tajam terkait kebijakan pembangunan koperasi desa.

“Emang susah kopdes ini, di desa masih banyak bangunan yang ada tinggal rehab nggak mau, maunya tanah kosong yang siap bangun. Mau pakai lahan sawah desa, ongkos ngerti tanah jadi bengkak,” tulisnya.

Komentar tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pola pembangunan yang dinilai kurang mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan aset desa yang sudah ada.
Nada serupa disampaikan oleh akun @angga_ardhinata, yang membandingkan kejadian di Sonoageng dengan kondisi di desa lain.

“Sama kayak di desa tetangga kami, bangun di lapangan desa,” tulisnya singkat.

Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa persoalan alih fungsi lapangan desa untuk pembangunan fasilitas tertentu bukan hanya terjadi di Sonoageng, melainkan juga di sejumlah desa lain, sehingga memicu diskusi publik yang lebih luas mengenai tata kelola aset desa.

Warga Minta Musyawarah Ulang
Dari rangkaian aksi dan pernyataan yang muncul, warga Desa Sonoageng pada dasarnya tidak menolak keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program penguatan ekonomi desa. Namun, mereka menolak lokasi pembangunan yang dianggap tidak tepat dan minim musyawarah.

Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait membuka ruang dialog kembali, serta mempertimbangkan alternatif lokasi lain, seperti bangunan desa yang sudah ada namun terbengkalai atau lahan yang tidak mengganggu fasilitas umum.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa Sonoageng maupun pihak pengelola Koperasi Desa Merah Putih terkait tuntutan warga tersebut.