Bacatrend, JAKARTA – PDI Perjuangan secara resmi menegaskan arah politiknya sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan nasional, bukan oposisi. Pernyataan ini disampaikan dalam pembacaan Rekomendasi Eksternal pada penutupan Rakernas I Tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1) kemarin.

Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, yang membacakan rekomendasi, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab ideologis partai untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat. “Rakernas partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

Langkah ini sekaligus menandai sikap resmi PDIP pasca tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menekankan bahwa posisi penyeimbang bukanlah sikap pasif atau netral, melainkan peran aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. “Kita tidak memilih menjadi oposisi yang hanya menentang. Kita memilih menjadi penyeimbang yang kritis, konstruktif, dan ideologis,” tegas Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Politik PDIP Puan Maharani menyebut bahwa peran penyeimbang memungkinkan partai untuk tetap berpengaruh dalam proses legislasi dan pengawasan, terutama melalui fraksi di DPR dan jaringan kader di daerah. Ia menambahkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini membutuhkan pengawasan yang efektif agar tidak terjebak dalam stabilitas semu yang mengabaikan keadilan sosial.









Dengan posisi ini, PDIP berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat dan mengkritisi kebijakan yang menyimpang dari konstitusi. Sikap penyeimbang juga membuka ruang bagi partai untuk memperkuat masyarakat sipil, mendorong reformasi hukum, dan menjaga independensi lembaga-lembaga demokrasi.

Langkah PDIP ini dinilai sebagai strategi politik yang matang, menghindari polarisasi oposisi versus koalisi, dan menempatkan partai sebagai aktor penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Dalam lanskap politik 2026, posisi penyeimbang menjadi alternatif yang relevan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan di relnya.