Bacatrend, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp335 triliun sepanjang tahun 2026. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pelaksanaannya dinilai aman, berkelanjutan, dan terukur.

“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” ujar Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta.

Program MBG dirancang sebagai salah satu program nasional prioritas yang menyasar jutaan penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan. Pemerintah menilai bahwa akses terhadap makanan bergizi merupakan hak dasar warga negara sekaligus fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Airlangga menekankan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Dengan skema distribusi yang melibatkan sektor pertanian, peternakan, dan industri pangan lokal, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal ekonomi. Dengan melibatkan petani, peternak, dan UMKM, kita dorong pertumbuhan dari bawah,” jelasnya.









Selain itu, MBG juga menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan sistem pangan yang inklusif dan resilien, terutama di tengah ancaman krisis global dan perubahan iklim. Airlangga menambahkan bahwa program ini akan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia dengan memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan sehat.

Dengan anggaran sebesar Rp335 triliun, MBG tercatat sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah APBN Indonesia. Pemerintah berharap program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan.