Bacatrend, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Abdul Mu’ti menyebut pendidikan kesetaraan yang dijalankan melalui PKBM telah menjadi jalur alternatif penting bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses sekolah formal. Ia bahkan mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan lulusan Paket C, program pendidikan kesetaraan setara SMA. “Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujarnya, yang disambut reaksi ringan dari peserta rapat.

Menurut Mu’ti, pendidikan kesetaraan mencakup Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Program ini dirancang fleksibel agar dapat menjangkau warga belajar dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang terkendala faktor ekonomi, sosial, maupun lokasi geografis.

Ia menuturkan bahwa angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi dan penyebabnya tidak melulu persoalan biaya. “Angka tidak sekolah kita cukup tinggi. Sebagiannya bukan semata-mata karena ekonomi, tapi karena alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau karena geografi,” kata Mu’ti.









Sebagai contoh, ia menceritakan kunjungannya ke salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat, yang memiliki lebih dari 300 peserta didik, dengan jumlah terbanyak mengikuti program Paket C.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jalur pendidikan alternatif yang lebih terjangkau dan fleksibel.

Mu’ti menegaskan bahwa PKBM bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan formal, melainkan bagian dari solusi nyata untuk memperluas akses pendidikan. Ia menyebut keberadaan lulusan Paket C di lembaga legislatif menjadi bukti bahwa pendidikan kesetaraan mampu membuka peluang sosial dan karier hingga ke tingkat nasional.

Ke depan, pemerintah berencana memperkuat tata kelola dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan agar kualitasnya tetap terjaga. Selain itu, layanan PKBM juga akan diperluas untuk menjangkau lebih banyak warga belajar, termasuk anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri.

Ia menekankan bahwa seluruh proses pendidikan kesetaraan harus berjalan sesuai jenjang dan aturan yang berlaku.

“Tata kelolanya harus benar, berjenjang, dan akuntabel,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa penguatan PKBM merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka putus sekolah secara nasional.