Bacatrend, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan keprihatinannya atas banyaknya mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) yang berasal dari keluarga prasejahtera atau miskin (Gakin) mengalami kesulitan membayar biaya kuliah. Hal itu ia sampaikan setelah mendengar langsung curahan hati para rektor PTS yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Eri mengungkapkan bahwa mahasiswa dari keluarga miskin, khususnya yang masuk kategori Desil 1-5, jumlahnya cukup besar di PTS. Ia bahkan mendengar ada kasus mahasiswa yang hampir terpaksa berhenti kuliah karena telat membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Menanggapi kondisi tersebut, Pemkot Surabaya berencana memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, Eri juga menegaskan akan merevisi Peraturan Wali Kota terkait tata cara pemberian beasiswa agar lebih tepat sasaran.

“Berarti, yang seharusnya saya sentuh sesuai dengan janji sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin, bukan membantu segelintir orang yang kaya. Maka, saya juga harus membantu yang berada di PTS sehingga anak ini bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” ujar Eri.









Berdasarkan data yang disampaikan para rektor, jumlah mahasiswa miskin di PTS mencapai ratusan orang. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) misalnya, tercatat sekitar 300 mahasiswa masuk kategori tersebut. Untuk itu, Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya segera melakukan sinkronisasi data antara pemkot dan pihak kampus.

Setelah data mahasiswa dari keluarga miskin terverifikasi, bantuan UKT akan segera disalurkan. Bantuan ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa aktif yang kesulitan membayar biaya kuliah. “Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” jelas Eri.

Eri menambahkan, program UKT gratis ini tidak dibatasi kuota dan berlaku bagi mahasiswa yang masuk kategori Desil 1-5. Pemkot juga membebaskan calon mahasiswa untuk memilih PTS manapun di Surabaya. “UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu,” imbuhnya.

Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, pemetaan keluarga miskin dari Desil 1-5 yang dilakukan Pemkot Surabaya merupakan terobosan berani. “Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” kata Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.

Ia berharap program bantuan pendidikan ini benar-benar mendukung target “Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana” yang dicanangkan Pemkot Surabaya. “Oleh karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta,” pungkasnya.