Bacatrend, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk memberikan penjelasan kepada lembaga pemeringkat internasional Moody’s mengenai kepastian arah fiskal Indonesia.

Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, Sabtu. Ia menekankan bahwa sejak pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF), terjadi perubahan mekanisme penerimaan negara, khususnya dividen BUMN yang kini masuk ke Danantara, bukan lagi ke kas negara sebagai PNBP.

“Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan,” ujar Airlangga.

Langkah ini diambil untuk merespons laporan Moody’s yang menyoroti pentingnya menjaga prediktabilitas kebijakan, komunikasi publik, serta koordinasi antar kementerian/lembaga di tengah perubahan tata kelola perekonomian.









Airlangga menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang terhadap PDB di bawah 40 persen. “Secara makro kami jaga,” katanya.

Moody’s sebelumnya menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski tetap mempertahankan rating di level investment grade. Perubahan aliran dividen ke Danantara menjadi salah satu faktor yang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi fiskal.