Bacatrend, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan penonaktifan jutaan peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam rapat konsultasi bersama DPR RI, Purbaya menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang merugikan pemerintah dan membingungkan masyarakat.

Menurut Purbaya, penonaktifan peserta dilakukan tanpa koordinasi dan sosialisasi yang memadai, sehingga banyak warga yang tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan. Padahal, anggaran untuk peserta PBI tetap tersedia dan telah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.

“Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa meskipun peserta dinonaktifkan, dana tetap dikeluarkan oleh negara. Hal ini membuat pemerintah terlihat tidak efisien dan berdampak negatif terhadap citra publik.









“Saya rugi. Image jelek jadinya!” tegasnya.

Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemberitahuan langsung kepada peserta yang statusnya berubah, agar mereka dapat segera mengambil langkah lanjutan.

“Begitu mereka tidak masuk daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke daftar itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan,” kata Purbaya.

Kritik ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sistem verifikasi dan validasi data peserta BPJS PBI yang dinilai belum transparan dan sering menimbulkan kebingungan. Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan optimal dan berpihak kepada masyarakat.