Bacatrend, Jakarta – Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) memicu kontroversi luas di kalangan industri dan parlemen.

Impor ini mencakup 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra, 35.000 unit dari Tata Motors, dan 35.000 unit truk roda enam, yang akan dikirim bertahap sepanjang 2026. Namun, rencana tersebut dinilai bertentangan dengan semangat kemandirian industri otomotif nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri. Ia menyebut, jika 70.000 unit kendaraan 4×2 dipenuhi dari produksi lokal, maka akan menciptakan dampak ekonomi ke belakang sebesar Rp27 triliun.

“Impor dalam bentuk completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin.









Kadin Indonesia secara terbuka mengimbau Presiden Prabowo agar membatalkan rencana tersebut. Mereka menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegas Saleh.

DPR RI juga ikut bersuara. Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Halid, menyatakan bahwa kebijakan ini harus tunduk pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan bahwa penguatan koperasi tidak boleh mengorbankan fondasi ekonomi nasional.

“Setiap rupiah belanja negara harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa,” kata Nurdin.

Di sisi lain, pelaku industri otomotif menilai kapasitas produksi nasional cukup besar dan belum dimanfaatkan optimal. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sudah di atas 40 persen, dan jaringan layanan purna jual telah tersebar luas.

Kadin menyarankan agar pemerintah merancang skema yang lebih berpihak pada industri lokal, seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.