Bacatrend, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) terbatas dalam jajaran kabinet dengan melantik sejumlah pejabat strategis di Istana Negara, Jakarta, Senin. Dalam reshuffle ini, Presiden menunjuk Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti Dudung bersama sejumlah pejabat lainnya.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah jabatan yang diucapkan dalam pelantikan tersebut.

Dudung menggantikan Muhammad Qodari yang dalam perombakan ini dialihkan ke posisi baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sebelum dipercaya mengisi jabatan KSP, Dudung diketahui menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.









Selain pergantian di posisi KSP, Presiden juga melantik sejumlah pejabat lain sebagai bagian dari reshuffle. Abdul Kadir Karding ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, sementara Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Di sektor koordinasi pangan, Hanif Faisol Nurofiq dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Rangkaian pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden dan para pejabat yang dilantik sebagai bentuk pengesahan resmi.

Reshuffle ini mencerminkan langkah konsolidasi awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat efektivitas koordinasi antar lembaga dan kementerian. Perombakan juga menunjukkan adanya reposisi sejumlah figur kunci tanpa mengeluarkan mereka dari struktur pemerintahan, melainkan menempatkan pada peran baru yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan strategis pemerintah saat ini.

Selain itu, fokus penempatan pejabat pada sektor komunikasi, lingkungan hidup, karantina, dan pangan mengindikasikan prioritas pemerintah dalam memperkuat stabilitas kebijakan publik serta respons terhadap isu-isu strategis nasional.