Bacatrend, Jakarta – Indonesia tidak akan membalas tarif perdagangan sebesar 32 persen yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam peryataan resminya yang diterima redaksi, Senin (07/04). Menurutnya Indonesia akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan

“Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, sekaligus menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Airlangga

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah meminta masukan dari para pelaku usaha untuk membantu merumuskan strategi dalam mengatasi tarif AS, dan akan mencari cara untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Eropa sebagai alternatif AS dan China.

Airlangga mengatakan Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar $16,8 miliar tahun lalu dengan AS, yang merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga, dan menerima pengiriman senilai $26,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor utama Indonesia ke AS meliputi barang elektronik, pakaian jadi dan sandang, serta alas kaki.









Lobi bisnis utama Indonesia telah mendukung Jakarta untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik dengan Washington setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif yang besar pada barang-barang dari negara tersebut.

Minggu lalu, Airlangga meminta 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengoordinasikan tanggapannya terhadap tarif tersebut. “Sinkronisasi antarnegara ASEAN diperlukan, karena dari 10 negara ASEAN, semuanya terkena dampak kebijakan tarif timbal balik AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Novyan Bakrie, dalam pernyataan resminya pada kamis malam, menyampaikan tarif tersebut hanya “pernyataan pembukaan”. “Ini berarti pintu negosiasi masih terbuka. Komunikasi intensif dengan pemerintah AS adalah langkah yang tepat.”  Ucap Anindya.