Bacatrend, Jakarta – Di tengah riuhnya perdebatan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, muncul pertanyaan besar: apakah sengketa ini secara tidak langsung mengalihkan perhatian publik dari polemik tambang nikel di Raja Ampat?

Dengan intensitas pemberitaan yang terus meningkat, isu perebutan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang tampaknya telah mendominasi diskusi nasional, sementara kontroversi terkait PT Gag Nikel di Raja Ampat perlahan meredup.

Sengketa Pulau Aceh-Sumut: Konflik yang Menguras Perhatian
Sejak Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan keempat pulau tersebut masuk dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, gelombang protes dari masyarakat Aceh terus bergulir.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut memiliki bukti historis kuat sebagai bagian dari Aceh.









Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan dirinya terbuka untuk dialog, tetapi tetap berpegang pada keputusan pemerintah pusat.

Kemendagri sendiri telah menyatakan bahwa keputusan ini murni administratif, bukan politis, dan akan dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosial.

Namun, spekulasi bahwa pemindahan administrasi ini merupakan “hadiah” untuk keluarga Presiden Joko Widodo terus beredar, meskipun telah dibantah oleh berbagai pihak.

Tambang Nikel Raja Ampat: Isu yang Mulai Tenggelam?
Di sisi lain, polemik tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, yang sebelumnya menjadi sorotan, kini tampak kehilangan momentum.

PT Gag Nikel, satu-satunya perusahaan tambang yang masih beroperasi di Raja Ampat setelah pemerintah mencabut izin empat perusahaan lainnya, tetap menjadi perhatian aktivis lingkungan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa PT Gag Nikel masih diperbolehkan beroperasi karena telah memenuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Namun, tekanan dari pegiat lingkungan dan masyarakat Papua terus meningkat, mengingat Raja Ampat adalah kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi.

Apakah Sengketa Pulau Aceh-Sumut Mengalihkan Perhatian dari Raja Ampat?
Beberapa analis politik dan lingkungan melihat bahwa intensitas pemberitaan soal sengketa pulau Aceh-Sumut telah menggeser fokus publik dari isu tambang di Raja Ampat.

Media nasional lebih banyak menyoroti konflik batas wilayah, sementara laporan investigasi terkait dampak tambang nikel terhadap ekosistem Raja Ampat semakin jarang muncul.

Menurut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, isu sengketa pulau memiliki dampak politik yang lebih besar, sehingga lebih menarik perhatian dibandingkan isu lingkungan.

Sementara itu, aktivis Greenpeace Indonesia menyebut bahwa pemerintah seolah menghindari diskusi lebih lanjut soal tambang Raja Ampat, dengan alasan bahwa PT Gag Nikel telah memenuhi regulasi.