Bacatrend, JAKARTA – Nama Ade Armando kembali mencuat ke permukaan publik, kali ini bukan karena pernyataan kontroversial atau debat panas di media sosial, melainkan karena penunjukannya sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power, anak usaha strategis dari PT PLN (Persero) yang bergerak di sektor pembangkitan listrik.

Serah terima jabatan dilakukan pada Kamis, 3 Juli 2025, tanpa seremoni besar, namun cukup untuk mengundang sorotan luas. “Benar, kemarin serah terima jabatan,” ujar Ade saat dikonfirmasi media.

Langkah ini merupakan bagian dari perombakan jajaran komisaris PLN NP, yang kini diisi oleh wajah-wajah baru, termasuk M. Pradana Indraputra, Staf Khusus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ade bergabung bersama Edi Srimulyanti sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, serta beberapa nama lain seperti Suharyono, Adam Muhammad, dan Muhammad Syafi’i.

Ade Armando bukan nama asing di dunia akademik dan politik. Lahir di Jakarta, 24 September 1961, ia dikenal sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), sebelum akhirnya pensiun dini dan aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).









Kariernya melintasi berbagai bidang: dari jurnalis di Harian Republika, anggota Komisi Penyiaran Indonesia, hingga Direktur Komunikasi di lembaga survei SMRC. Kini, ia memasuki babak baru—mengawasi salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.

PLN NP sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), dan kini mengelola kapasitas pembangkit lebih dari 18.000 MW di seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga aktif dalam pengembangan energi baru terbarukan dan investasi pembangkit melalui berbagai anak usaha.

Penunjukan Ade Armando sebagai komisaris tentu bukan tanpa kontroversi. Namun di balik sorotan itu, publik menanti: akankah sosok yang dikenal vokal ini mampu membawa perspektif baru dalam pengelolaan energi nasional?