Bacatrend, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan komitmennya untuk menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap program dan kebijakan.

Seluruh alokasi anggaran yang dikelola diarahkan untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi warga Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus selaras dengan cita-cita nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal di level kota sepatutnya diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran Pemkot Surabaya harus mendukung tujuan bernegara,” ujar Eri saat menyampaikan keterangan di Balai Kota Surabaya.

Eri memaparkan bahwa Pemkot Surabaya memiliki tujuh indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Indikator tersebut mencakup penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka, menekan angka kematian ibu dan anak, penurunan kasus stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki rasio ketimpangan (gini ratio), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.









Saat pertama kali menjabat sebagai wali kota, Eri mengungkapkan bahwa kondisi sosial ekonomi Surabaya masih dilanda dampak berat dari pandemi COVID-19. Kala itu, angka stunting mencapai 28,5%, tingkat kemiskinan 5,9%, dan pengangguran terbuka berada di angka 9,7%.

“Itu sebabnya, fokus awal saya bukan infrastruktur, melainkan penguatan Sumber Daya Manusia,” jelasnya.

Langkah tersebut kini membuahkan hasil. Angka stunting berhasil ditekan menjadi 1,6%, pengangguran terbuka turun signifikan menjadi sekitar 4%, dan tingkat kemiskinan menyusut menjadi 3,9%—lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi.

“Ini menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis SDM bisa menurunkan indikator-indikator negatif secara nyata,” ungkap Eri yang juga menjabat sebagai Ketua APEKSI.

Meski menitikberatkan pada pembangunan manusia, Pemkot juga tetap memberi perhatian terhadap infrastruktur dasar. Salah satunya adalah upaya mengurangi titik banjir di Surabaya yang semula mencapai 600 lokasi.

“Kita targetkan turun menjadi hanya 180 titik, dan ini jadi bagian dari kontrak kinerja Sekda dan jajaran pemkot,” katanya.

Terkait perbaikan jalan, Eri mengungkapkan bahwa sebagian besar kerusakan terjadi pada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi. Namun, setelah dilakukan pengajuan resmi, Pemkot kini telah mendapat izin memperbaiki jalan-jalan tersebut, meskipun secara aset belum sepenuhnya diserahkan ke pemerintah kota.

Untuk mendukung konektivitas dan mengurai kemacetan di wilayah barat kota, Pemkot tengah merancang proyek pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Proyek ini ditargetkan terhubung langsung ke kawasan Pelindo di Simpang Teluk Lamong.

“Kami membuka peluang investasi seluas-luasnya untuk mendukung pembangunan JLLB. Siapa pun bisa ikut terlibat,” ucap Eri.
Di sektor perumahan, Eri juga menyoroti fungsi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Ia menegaskan bahwa rusunawa dirancang sebagai tempat tinggal sementara bagi warga miskin, bukan hunian permanen.

“Rusunawa harus tepat sasaran. Yang berhak menempati adalah warga miskin,” tegasnya.

Selain itu, Eri turut mendukung pengembangan transportasi massal sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan dan memperluas konektivitas. Ia menyambut baik rencana proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang akan menghubungkan empat wilayah yakni Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

“Kami juga akan menyiapkan feeder untuk mendukung aksesibilitas transportasi umum bagi masyarakat,” imbuhnya.
Eri pun mengajak warga kota untuk terus aktif memberikan masukan sekaligus mengawal pelaksanaan program strategis Pemkot.

“Semua ini demi tercapainya kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Surabaya,” pungkasnya.