Bacatrend, JAKARTA — Di tengah upaya menjaga ketahanan pangan nasional, praktik curang dalam distribusi beras justru marak ditemukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah fenomena beras oplosan, yakni pengoplosan beras subsidi dan medium dengan kualitas rendah, hingga pemalsuan label dan berat kemasan. Ironi ini tak hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keprihatinannya terkait besarnya potensi kerugian akibat praktik ini. Ia menyebut, secara nasional, pengoplosan dan pemalsuan beras menyebabkan kerugian negara hingga Rp99 triliun per tahun.

“Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal hanya 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengklaim sebagai beras premium, padahal itu beras biasa… Itu kurang lebih Rp99 triliun,” kata Amran, Sabtu (13/7).

Selain itu, pengoplosan beras subsidi program SPHP juga menyumbang kerugian sekitar Rp2 triliun per tahun, atau sekitar Rp10 triliun selama lima tahun terakhir. Beras SPHP yang seharusnya dijual sesuai harga dan mutu standar, justru banyak beredar di pasaran dengan label premium.









Temuan ini diperkuat dengan hasil audit terhadap 212 merek beras yang dijual di pasar modern, minimarket, dan supermarket, di mana mayoritas tidak sesuai standar mutu, berat, dan kemasan. Pemerintah pun telah menyerahkan daftar merek bermasalah tersebut ke Polri dan Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kami tidak peduli intimidasi. Kami siap segala risiko. Jiwa ragaku untuk Merah Putih,” tegas Amran, saat ditanya soal tekanan dari berbagai pihak terkait pembongkaran praktik curang ini.

Menurut Kementan, modus oplosan tak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2 hingga 1 persen per tahun, karena daya beli masyarakat terganggu. Para pedagang pasar tradisional pun ikut terdampak, karena pasokan beras mereka tercampur produk bermasalah.

Kapolri dan Satgas Pangan saat ini sedang mendalami keterlibatan sejumlah pihak, termasuk 10 produsen besar yang telah dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan pengoplosan beras.

Ahli menyebutkan, ciri-ciri beras oplosan biasanya terlihat dari warna butiran yang tidak seragam, ukuran yang bervariasi, dan tekstur nasi yang lebih lembek saat dimasak.

Kementan mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli beras dan memanfaatkan layanan pengaduan serta posko pengawasan distribusi pangan.

Meski Indonesia mencetak produksi padi tertinggi dalam 57 tahun terakhir, kehadiran mafia beras dan praktik curang semacam ini menodai semangat swasembada. Pemerintah diminta bertindak cepat dan tegas agar rakyat tidak terus menjadi korban dari permainan kotor distribusi pangan.