Bacatrend, Jakarta – Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN) oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah memantik perdebatan publik. Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat identitas bangsa melalui pelestarian budaya. Di sisi lain, tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, sehingga menimbulkan spekulasi dan kritik di media sosial.

Dasar Historis Penetapan

Fadli Zon menegaskan bahwa pemilihan tanggal 17 Oktober bukanlah keputusan serampangan. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada tanggal tersebut. Aturan itu menetapkan Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang dan filosofi resmi negara.

“17 Oktober adalah momen penting dalam perjalanan identitas negara kita. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan kebudayaan Indonesia yang harus dirawat oleh seluruh anak bangsa,” ujar Fadli Zon.









Kontroversi dan Kritik Publik

Meski memiliki landasan historis, penetapan ini tetap menuai kontroversi karena bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo. Beberapa pihak menilai keputusan ini berpotensi menimbulkan kesan politisasi kebudayaan.

Akun media sosial @MurthadhaOne1 menulis, “Serampangan menetapkan Hari Kebudayaan Nasional persis di hari ulang tahun Wowo itu menunjukkan kebingungan Zon membawa arah kebudayaan kita”.

Namun, kalangan pengusul dari Yogyakarta membantah tudingan tersebut. Achmad Charis Zubair dari Tim Garuda 9 menyatakan:

“Blas (sama sekali) tidak terpikir itu ultah Prabowo. Kajian kami sampai pada kesimpulan 17 Oktober merujuk pada PP Nomor 66 Tahun 1951”.

Respons Politik

Politikus PDIP Aria Bima turut angkat suara, menyambut baik penetapan HKN namun mengingatkan agar publik tidak menyederhanakan makna tanggal tersebut.

“Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau hari kelahirannya dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti Hari Kebudayaan. Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan,” ujarnya.

Makna dan Harapan

Terlepas dari kontroversi, penetapan HKN diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa terhadap pentingnya pelestarian budaya. Pemerintah menegaskan bahwa HKN bukan hari libur nasional, melainkan hari refleksi dan edukasi.

Dengan latar sejarah yang kuat dan partisipasi seniman serta budayawan, HKN diharapkan menjadi ruang bersama untuk merawat keberagaman dan memperkuat karakter bangsa.