Bacatrend, Jakarta – Meski memiliki satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) di sektor nuklir, Indonesia justru menghadapi ironi besar. PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki, BUMN yang semestinya menjadi ujung tombak teknologi nuklir nasional, kini berada di ujung tanduk. Perusahaan ini sudah tidak beroperasi sejak 2022, merugi terus, dan terancam dibubarkan.

Inuki awalnya dibentuk untuk memproduksi elemen bahan bakar reaktor riset serta radioisotop untuk kepentingan medis. Namun sejak Juni 2022, aktivitas produksi dihentikan lantaran Inuki tak lagi memiliki akses ke fasilitas yang dikuasai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Sejak Juni 2022, Inuki sudah tidak berproduksi. Akses kami terhadap fasilitas produksi ditutup setelah pengalihan kepemilikan aset ke BRIN,” ujar Direktur Utama Inuki, R. Herry.

Masalah bertambah parah ketika Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mencabut izin operasional fasilitas Inuki pada April 2023, baik untuk produksi elemen bahan bakar maupun radioisotop. Bapeten menyatakan Inuki tidak lagi memenuhi standar teknis dan keselamatan.









“Pada tahun 2023, kami mencabut izin operasi produksi elemen bahan bakar, serta melarang produksi radioisotop dan radiofarmaka karena tidak ada lagi prasyarat keselamatan yang dipenuhi,” kata Plt Kepala Bapeten, Sugeng Sumbarjo.

Kondisi ini membuat Inuki kehilangan bisnis utamanya. Saat ini, hampir seluruh kebutuhan radioisotop dan radiofarmaka Indonesia diimpor. Peran Inuki menyusut hanya sebagai distributor.

Tak hanya soal produksi, Inuki juga dibebani tunggakan sewa lahan ke BRIN sejak 2015 yang baru dibayar pada akhir 2022. Audit BPK menemukan potensi kerugian negara akibat tata kelola aset dan limbah yang tidak jelas. BRIN sendiri menolak menerima hibah aset Inuki karena khawatir biaya dekontaminasi bisa membengkak hingga Rp70 miliar.

“Kalau aset Inuki diambil alih, negara bisa rugi besar untuk dekontaminasi limbah nuklirnya,” ujar Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.

Pemerintah tengah mengevaluasi kelanjutan Inuki. Opsi yang dibahas mulai dari pengalihan aset ke BRIN, hingga kemungkinan likuidasi. Namun sejauh ini belum ada keputusan final. Di sisi lain, kebutuhan energi dan teknologi nuklir nasional terus meningkat.

Ironisnya, di saat negara-negara lain sedang memperkuat kemampuan nuklir untuk riset, kesehatan, dan energi, Indonesia justru menyaksikan satu-satunya BUMN nuklirnya terpuruk, nyaris tanpa daya.