Bacatrend, Surabaya – Partai Amanat Nasional (PAN) tak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi skema pemilihan kepala daerah (Pilkada) seiring munculnya gagasan dari Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Wacana tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika politik nasional yang perlu dikaji secara cermat.

Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, menegaskan bahwa partainya saat ini tengah menjaring masukan dari berbagai wilayah untuk merespons isu-isu strategis, termasuk usulan terkait Pilkada. Hal itu disampaikannya saat menghadiri konsolidasi DPW PAN Jawa Timur di Surabaya pada Sabtu (26/7).

“Kami sedang mengumpulkan aspirasi dari kader di daerah. Soal usulan sistem Pilkada, tentu akan masuk dalam pembahasan, tapi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka karena masih dalam tahap penjajakan,” ujar Eko.

Menurut Eko, berbagai gagasan soal perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk opsi pemilihan melalui DPRD atau penunjukan oleh pemerintah pusat, perlu dikaji dari sisi efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap demokrasi lokal.









“Banyak masukan yang sedang kami serap, baik dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah-daerah lain. Kita akan lihat dinamika dan kebutuhan di masing-masing wilayah,” katanya.

Eko juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Jawa Timur merupakan bagian dari tugas partai untuk memperkuat jaringan organisasi serta memastikan kesiapan struktur menjelang agenda politik ke depan. Ia menyebut Jawa Timur sebagai daerah strategis bagi PAN.

“Secara pribadi, Jawa Timur punya makna khusus bagi saya. Dua kali saya duduk di DPR berkat suara dari dapil sini. Jadi, saya merasa punya tanggung jawab moral dan politik untuk ikut membesarkan PAN di wilayah ini,” ujarnya.

Ia turut mengapresiasi Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig yang kembali dipercaya memimpin kepengurusan untuk periode kedua. Menurut Eko, keberlanjutan kepemimpinan akan memperkuat posisi PAN di Jawa Timur sebagai salah satu basis utama partai.

Adapun usulan pengubahan pola Pilkada sebelumnya disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ia menawarkan dua model: gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat, sementara bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota dipilih melalui DPRD kabupaten/kota.

Menurut Muhaimin, Pilkada langsung dinilai menyedot biaya besar yang sering kali membebani para calon kepala daerah secara tidak masuk akal. “Beberapa kali dalam forum ulama kami menerima keluhan soal mahalnya biaya Pilkada. Karena itu kami ajukan usulan ini agar biaya politik bisa ditekan,” ungkapnya.