Bacatrend, Surabaya — Pemerintah Kota Surabaya kembali melanjutkan program normalisasi Sungai Kalianak dengan melakukan penandaan terhadap puluhan bangunan yang terdampak.

Sebanyak 29 bangunan di wilayah RT 33, RW 06 Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, telah diukur dan diberi tanda sebagai bagian dari tahap lanjutan proyek tersebut.

Camat Krembangan, Harun Ismail, menyampaikan bahwa proses penandaan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh para pemilik bangunan. “Pada hari kedua, tepatnya 7 Agustus kemarin, kami menandai 29 bangunan di RT 33. Semua proses berjalan lancar dan disaksikan oleh warga pemilik bangunan,” ujar Harun.

Namun, rencana penandaan di RT 09, RW 06 pada hari yang sama terpaksa ditunda. Harun menjelaskan bahwa sejumlah warga menyampaikan keberatan dan meminta agar proses tersebut ditangguhkan. “Ada permintaan penundaan dari warga di RT 09. Kami tidak ingin memaksakan agar tidak menimbulkan konflik. Untuk sementara, pengukuran dan penandaan kami tunda,” jelasnya.









Penundaan ini akan dibahas lebih lanjut bersama tim normalisasi dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. “Kami akan koordinasikan lebih dulu dengan tim teknis dan melaporkan perkembangan ini kepada Wali Kota melalui Asisten I,” imbuh Harun.

Meski menghadapi penolakan di sebagian titik, Harun menegaskan bahwa program normalisasi tetap berjalan sesuai rencana. Ia mengimbau warga yang keberatan untuk menyampaikan data pendukung secara resmi. “Kami terbuka terhadap protes, asalkan disertai data yang valid. Sebagian besar warga di Morokrembangan dan Genting Kalianak sudah menyelesaikan tahap pertama dan menerima program ini,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, Dwi Hargianto, menyatakan bahwa tahapan normalisasi harus tetap berlanjut. “Kami menghormati tahapan pertama yang sudah selesai. Maka tahapan berikutnya harus tetap berjalan,” ujarnya.

Dwi menambahkan bahwa pendekatan persuasif akan terus diutamakan dalam menghadapi dinamika di lapangan. “Jika warga memiliki data valid, kami siap berdiskusi. Jika tidak, kami akan terus melakukan pendekatan agar warga memahami tujuan program ini,” pungkasnya.