Bacatrend, Jakarta — Gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan publik setelah laporan menyebutkan bahwa total penghasilan mereka bisa mencapai Rp 100 juta setiap bulan.

Angka fantastis ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa besaran tunjangan yang diterima anggota DPR masih mengacu pada Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Sementara itu, gaji pokok tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.

“Tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” ujar Indra saat menjawab pertanyaan wartawan.









Berdasarkan regulasi tersebut, gaji pokok Ketua DPR ditetapkan sebesar Rp 5.040.000, Wakil Ketua DPR Rp 4.620.000, dan Anggota DPR Rp 4.200.000. Namun, jika seluruh komponen tunjangan ditambahkan—termasuk tunjangan jabatan, komunikasi intensif, perumahan, transportasi, serta uang reses dan kunjungan kerja—total pendapatan bulanan bisa mencapai Rp 100 juta.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai proporsionalitas dan transparansi anggaran negara. Banyak pihak menilai bahwa penghasilan sebesar itu belum tentu sebanding dengan kinerja legislatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di media sosial, sejumlah warga menyuarakan keprihatinan atas ketimpangan tersebut, mengingat masih banyak daerah yang mengalami kekurangan layanan publik, kemiskinan, dan krisis kesehatan.

Isu ini menambah daftar panjang tuntutan reformasi terhadap sistem penggajian pejabat publik, termasuk dorongan untuk mengaitkan tunjangan dengan indikator kinerja dan dampak sosial yang nyata. Akhirnya timbul pernyataan, apakah wakil rakyat ini masih kurang sejahtera hingga perlu ditambah pendapatannya?