Bacatrend, Jakarta – Sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani seolah-olah menyebut guru sebagai “beban negara” viral di media sosial pada pertengahan Agustus 2025. Video tersebut memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan pendidik dan pemerhati kebijakan pendidikan. Namun, Sri Mulyani segera mengklarifikasi bahwa video tersebut adalah hasil deepfake—rekayasa digital yang memanipulasi wajah dan suara menggunakan kecerdasan buatan.

Dalam klarifikasi melalui akun Instagram resminya, Sri Mulyani menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut guru sebagai beban negara. Potongan video yang beredar merupakan manipulasi dari pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 20253. Dalam pidato aslinya, ia membahas tantangan anggaran pendidikan, termasuk rendahnya gaji guru dan dosen, serta mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan harus ditanggung oleh negara atau bisa melibatkan partisipasi masyarakat.

Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, juga menyatakan bahwa video tersebut adalah hoaks dan hasil manipulasi AI. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi konten digital yang beredar luas tanpa verifikasi.

Kasus ini menyoroti bahaya deepfake dalam merusak reputasi publik dan menciptakan disinformasi. Teknologi ini memungkinkan penciptaan konten palsu yang sangat meyakinkan, bahkan menyerupai ekspresi dan suara tokoh asli. Dalam konteks politik dan kebijakan, deepfake dapat menjadi alat propaganda yang berbahaya, terutama jika digunakan untuk memanipulasi opini publik atau menjatuhkan kredibilitas pejabat negara.









Sri Mulyani bukan satu-satunya tokoh yang pernah menjadi korban deepfake. Namun, kasus ini menjadi alarm penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat literasi digital, regulasi konten berbasis AI, dan sistem verifikasi informasi publik. Di era di mana realitas bisa dipalsukan dengan sangat meyakinkan, kepercayaan publik menjadi aset yang paling rentan.