Bacatrend, Jakarta- Gelombang kritik terhadap lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan karena pernyataan kontroversial terus bergulir. Partai NasDem dan PAN mengambil langkah tegas dengan meminta penghentian gaji dan tunjangan bagi kader mereka yang dinonaktifkan, sementara Partai Golkar mendorong regulasi yang lebih jelas terkait hak keuangan anggota DPR nonaktif.

Fraksi Partai NasDem secara resmi meminta Sekretariat Jenderal DPR RI menghentikan seluruh hak keuangan dan fasilitas bagi Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penegakan disiplin internal.

“Kami sudah ajukan permintaan penghentian gaji dan tunjangan. Ini bukan soal popularitas, tapi soal tanggung jawab politik,” ujar Viktor dalam konferensi pers di Senayan.

Langkah serupa diambil oleh Fraksi PAN terhadap Eko Patrio dan Uya Kuya. Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa partainya tidak akan mentolerir sikap yang mencederai kepercayaan publik.









“Kami sudah kirim surat resmi ke Setjen DPR dan Kemenkeu. Selama status nonaktif berlaku, mereka tidak layak menerima hak keuangan,” kata Putri.

Sementara itu, Partai Golkar belum mengajukan permohonan administratif, namun menyatakan dukungan terhadap penghentian gaji bagi anggota nonaktif. Sekjen Golkar, Sarmuji, menyebut perlunya regulasi yang tegas agar tidak terjadi ketimpangan.

“Kami mendorong MKD dan pimpinan DPR untuk segera merumuskan aturan yang jelas. Jangan sampai status nonaktif jadi celah untuk tetap menikmati fasilitas negara,” ujar Sarmuji.

Menurut Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, desakan dari partai-partai ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk merevisi atau menafsirkan ulang aturan tersebut demi menjaga keadilan anggaran dan etika publik.

Publik kini menanti konsistensi sikap dari seluruh partai politik dalam menegakkan integritas parlemen. Langkah NasDem dan PAN dinilai sebagai bentuk tanggung jawab politik, sementara Golkar diharapkan segera menyusul dengan tindakan administratif yang konkret.