Bacatrend, Jakarta — Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menjadi sorotan publik setelah beredar foto dirinya bermain domino bersama Azis Wellang, seorang tersangka kasus pembalakan liar.

Foto tersebut viral di media sosial dan memicu kritik terhadap integritas pejabat publik dalam penegakan hukum lingkungan.

Azis Wellang diketahui pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada akhir 2024, terkait aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan produksi terbatas di Kalimantan Timur. Meski proses hukum terhadap Azis masih berjalan, keterlibatan Raja Juli dalam satu forum informal bersamanya memunculkan pertanyaan etis.

Sejumlah aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan publik menyayangkan pertemuan tersebut, meski berlangsung dalam suasana non-formal. Mereka menilai, pejabat publik seharusnya menjaga jarak dari individu yang sedang berhadapan dengan hukum, terutama dalam sektor yang menjadi tanggung jawab langsungnya.









Melalui akun Instagram resminya, Raja Juli Antoni memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut. Ia menyebut bahwa pertemuan terjadi pada awal September 2025, saat dirinya memenuhi undangan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

“Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama dua jam-an lebih. Tidak ada tema diskusi kami menyangkut kasus pembalakan liar sama sekali. Mendekati jam 24.00 saya pamit pulang kepada beliau,” tulis Raja Juli, dikutip Minggu (7/9/2025).

Ia mengaku sempat diajak bermain domino di ruang tamu yang ramai oleh anggota KKSS, tanpa mengetahui siapa saja yang ikut bermain. Baru setelah foto tersebut viral, ia mengetahui bahwa salah satu pemain adalah Azis Wellang.

“Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apa pun pada saat itu,” tegasnya.

Raja Juli juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum di sektor kehutanan dan menyatakan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus berjalan tanpa intervensi.