Bacatrend, Serang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten. Mereka menyatakan keberatan atas pelaksanaan MBG di sekolah anak-anak mereka, dengan alasan ketidaktepatan sasaran.

Dalam sebuah audiensi yang difasilitasi Pemerintah Kota Serang, perwakilan wali murid menyampaikan bahwa mayoritas siswa SDIT Al Izzah berasal dari keluarga mampu. Biaya masuk dan SPP sekolah tersebut disebut mencapai belasan juta rupiah, dan sebagian besar orang tua telah memiliki sistem katering pribadi untuk anak-anak mereka.

“Maaf, anak-anak kami sebagian besar punya sopir masing-masing. Kalau kumpul wali murid, rata-rata mobilnya Pajero, Fortuner, harga Rp700 juta. Sopirnya digaji Rp3 juta sebulan,” ujar Hayati Nufus, wali murid yang dikenal sebagai Bidan Aya, dalam video yang viral di media sosial.

Penolakan tidak hanya menyasar konsumsi makanan gratis, tetapi juga pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah. Wali murid khawatir keberadaan dapur akan menimbulkan gangguan seperti bau, sampah, lalu lintas kendaraan, dan potensi kecelakaan.









“Kami sudah membayar biaya pendidikan yang besar. Kalau sudah mampu, kenapa harus ada MBG di sekolah kami?” kata Baim Aji, perwakilan wali murid lainnya3.

Dukungan dan Penolakan Terbelah
Sekretaris Yayasan SDIT Al Izzah, Wawan Mulyana, menyatakan bahwa berdasarkan polling internal, sebanyak 72 persen wali murid mendukung pelaksanaan MBG, sementara 25 persen menolak. Ia menegaskan bahwa yayasan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dan akan mengikuti arahan Dewan Pembina.

“Penolakan itu wajar. Tapi kami mengawal kebijakan pemerintah pusat. Makan bergizi gratis adalah hak semua anak Indonesia,” ujar Wawan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut merespons penolakan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan orang tua yang menolak, namun tetap berkomitmen memenuhi hak gizi anak-anak yang membutuhkan.

Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menyatakan bahwa pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara wali murid, yayasan, dan instansi terkait. Ia memahami keberatan orang tua, namun tetap mendukung program MBG sebagai bagian dari kebijakan nasional.

“Untuk sekolah seperti SDIT Al Izzah, yang mayoritas dari keluarga mampu, wajar jika orang tua ingin tetap memakai katering yang sudah berjalan sejak awal,” kata Budi.