Bacatrend, Jakarta — Pemerintah Indonesia resmi membatalkan seluruh visa milik delegasi atlet Israel yang semula dijadwalkan berlaga dalam Artistic Gymnastics World Championships 2025 di Jakarta. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” ujar Agus dalam keterangan persnya. Ia menegaskan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak akan memproses ulang pengajuan visa baru dari pihak Israel untuk ajang tersebut.

Langkah Politik dan Tekanan Publik
Pembatalan visa ini tidak terlepas dari dinamika politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina serta penolakan terhadap kehadiran simbol atau delegasi resmi dari Israel. Sejumlah organisasi masyarakat, tokoh politik, dan kelompok keagamaan sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap rencana partisipasi tim Israel di ajang senam dunia itu.

“Keputusan ini mencerminkan sikap politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujar seorang pejabat Kemenlu yang enggan disebut namanya.









Respons dan Potensi Dampak Internasional
Federasi Senam Internasional (FIG) dikabarkan tengah meninjau langkah Indonesia ini, mengingat kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam regulasi keolahragaan dunia. Beberapa media olahraga internasional menilai keputusan ini bisa menimbulkan konsekuensi reputasional dan administratif bagi Indonesia sebagai tuan rumah.

Sementara itu, Federasi Senam Israel menyatakan kekecewaan atas pembatalan mendadak tersebut. “Atlet kami telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan, dan pembatalan ini tentu sangat mengecewakan,” tulis federasi itu dalam pernyataan singkat yang dikutip media Israel.

Penolakan terhadap kehadiran atlet Israel bukan hal baru bagi Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, polemik serupa sempat terjadi dalam sejumlah ajang olahraga internasional, termasuk turnamen sepak bola dan bulu tangkis, di mana faktor politik luar negeri menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Keputusan ini kembali menyoroti dilema antara komitmen politik luar negeri dan semangat sportivitas global. Pemerintah Indonesia menyatakan tetap berpegang pada prinsip diplomatik nasional, sementara dunia olahraga menanti apakah langkah ini akan berdampak pada status Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan-kejuaraan internasional berikutnya.