Bacatrend, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur menggelar kegiatan literasi keuangan bertema “Bersatu Memberantas Scam, Membangun Masyarakat Melek Finansial”

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari dan Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Agus Imam Sonhaji. Tujuannya jelas: membekali KSH dengan pengetahuan agar mampu mengenali dan menghindari jebakan investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) tanpa izin, serta berbagai modus keuangan digital yang menyesatkan.

Agus Imam Sonhaji menekankan pentingnya literasi keuangan di era digital. Ia menyebutkan bahwa Wali Kota Eri Cahyadi sangat peduli terhadap ancaman keuangan ilegal yang bisa menjerat warga, mulai dari arisan bodong hingga koperasi fiktif.

“Pak Wali sangat atensi terhadap isu ini. Literasi keuangan adalah benteng utama agar masyarakat tidak mudah terjebak,” ujar Agus.









Ia juga menegaskan bahwa ribuan KSH akan diberdayakan sebagai agen literasi keuangan yang aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan OJK, tetapi juga melibatkan tokoh agama dan komunitas lokal.

Pemkot Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Digital Ilegal) yang dibentuk OJK. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya penindakan dan pencegahan terhadap praktik keuangan ilegal di wilayah Surabaya.

“Kami ingin warga Surabaya berdaulat secara finansial, tidak mudah tergiur janji manis, dan bijak dalam mengelola keuangan,” tegas Agus.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas instansi, seperti Deputi Direktur OJK Jatim Wahyu Puspita Ningrum, Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, AKBP Aris Purwanto dari Ditreskrimsus Polda Jatim, serta Ivan Wijaya dari Dispendukcapil Surabaya.

Yunita Linda Sari dari OJK Jatim memaparkan data mencengangkan: sejak 2017 hingga Agustus 2025, kerugian akibat investasi dan pinjol ilegal di Indonesia mencapai Rp142,13 triliun. Dari 274.722 laporan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), hanya 6,13 persen dana yang berhasil diblokir.

Di Jawa Timur sendiri, terdapat 1.275 laporan terkait keuangan ilegal per 30 September 2025. Mayoritas pelapor adalah perempuan, terutama ibu rumah tangga dan karyawan swasta. Jenis investasi ilegal yang paling banyak dilaporkan adalah trading forex dan crypto tanpa izin.

“Surabaya menjadi kota dengan jumlah laporan terbanyak, disusul Sidoarjo, Malang, dan Gresik. Maka dari itu, KSH sangat cocok menjadi agen literasi keuangan yang aktif di lapangan,” ujar Yunita.

Ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang melibatkan KSH dan jajaran Pemkot dalam memerangi keuangan ilegal. Menurutnya, pendekatan getok tular melalui komunitas lokal akan mempercepat penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat.