OpiniNgeTrend – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, duet ini membawa janji besar: Indonesia Berdikari. Kini, publik menagih bukti. Apakah janji itu telah menyentuh dapur rakyat, memperkuat pertahanan, dan menjaga demokrasi? Atau justru menyisakan tanda tanya di tengah gegap gempita narasi pembangunan?

Makan Bergizi Gratis: Populis, Masif, Tapi Belum Bebas Masalah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon paling menonjol dari pemerintahan Prabowo–Gibran. Diluncurkan awal 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 36 juta anak Indonesia, dengan total 1,4 miliar porsi makanan yang dibagikan. Sebanyak 12.205 dapur komunitas dibangun, masing-masing mempekerjakan 50 orang dan melibatkan ribuan petani serta UMKM lokal.

Survei Poltracking Indonesia mencatat bahwa 89,7% publik mengetahui program ini, dan 53,5% menyatakan puas. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari catatan kritis. Kasus keracunan makanan dilaporkan di sejumlah daerah, dengan lebih dari 11.000 anak terdampak hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo mengklaim tingkat keberhasilan program mencapai 99,99%, namun publik tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Alutsista TNI: Modernisasi Cepat, Interoperabilitas Dipertanyakan
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo membawa ambisi besar dalam memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Dalam satu tahun, Indonesia memborong jet tempur Rafale, kapal selam, rudal, ranpur, dan jet tempur Chengdu J-10 dari Tiongkok. Program Minimum Essential Force (MEF) kembali digalakkan, dengan target menjadikan TNI sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara.









Namun, pembelian alutsista dari berbagai negara memunculkan tantangan baru: perawatan yang rumit dan interoperabilitas yang lemah. Di sisi lain, perubahan seragam dan struktur organisasi TNI menunjukkan arah modernisasi, meski belum sepenuhnya menjawab isu profesionalisme dan supremasi sipil.

Demokrasi Kampus dan Isu Perundungan
Satu tahun terakhir juga diwarnai oleh sorotan terhadap dunia pendidikan tinggi. Kasus tragis yang menimpa mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah, membuka luka lama tentang perundungan dan tekanan mental di kampus. Permendikbud No. 53 Tahun 2024 tentang pencegahan kekerasan telah diterbitkan, namun implementasinya masih sporadis.

Gibran, yang tetap mempertahankan gaya blusukan, belum menunjukkan gebrakan sistemik dalam reformasi pendidikan. Kampus belum sepenuhnya menjadi ruang aman, dan kanal pelaporan kekerasan masih minim.

Tahun Kedua Harus Menjawab
Satu tahun pertama adalah masa transisi. Tapi tahun kedua harus menjadi masa pembuktian. Pemerintah perlu menjawab kritik dengan kerja nyata, bukan sekadar narasi. Program makan gratis harus bebas dari polemik. Alutsista harus memperkuat, bukan membingungkan. Kampus harus aman, bukan menakutkan.

Kami percaya, refleksi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Dan dalam demokrasi, kritik adalah bentuk cinta paling jujur.