Bacatrend, Jakarta – Kebijakan pemblokiran 394 ribu nomor kendaraan oleh Pertamina Patra Niaga membuka dua sisi ekonomi yang kontras: potensi kerugian jangka pendek dari penurunan volume penjualan BBM bersubsidi, sekaligus peluang penghematan besar bagi perusahaan dan negara dalam jangka panjang.

Langkah ini ditempuh setelah sistem Subsidi Tepat berbasis QR Code mendeteksi berbagai bentuk kecurangan, mulai dari pengisian berulang hingga manipulasi data kendaraan. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan, “Kami ingin memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Pemblokiran dilakukan terhadap kendaraan yang terbukti melakukan penyalahgunaan QR Code.”

Dari sisi kerugian, Pertamina berpotensi kehilangan pendapatan harian dari penjualan BBM bersubsidi yang selama ini dikonsumsi oleh kendaraan curang. Jika diasumsikan setiap kendaraan mengisi rata-rata 5 liter per hari, maka volume yang hilang mencapai hampir 2 juta liter per hari. Dengan harga jual subsidi sekitar Rp10.000 per liter, potensi kehilangan pendapatan kotor bisa menembus Rp20 miliar per hari.

Namun, dari sisi penghematan, kebijakan ini justru menutup kebocoran subsidi yang selama ini membebani APBN. Dengan selisih harga subsidi sekitar Rp6.500 per liter, potensi kebocoran yang berhasil ditekan mencapai Rp12,8 miliar per hari atau sekitar Rp4,6 triliun per tahun. Angka ini menjadi efisiensi fiskal yang signifikan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa subsidi energi benar-benar tepat sasaran.









Kebijakan ini juga mendorong peralihan konsumsi ke BBM non-subsidi seperti Pertamax Green. Meski volume penjualan subsidi menurun, Pertamina berpeluang menutup kerugian dengan peningkatan margin dari produk non-subsidi yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, pemblokiran kendaraan curang bukan hanya soal menjaga keadilan distribusi, tetapi juga strategi bisnis untuk memperkuat portofolio energi bersih dan berkelanjutan.

Langkah ini menandai pergeseran paradigma subsidi energi dari sistem luas ke subsidi terarah. Digitalisasi melalui QR Code tidak hanya menutup peluang manipulasi, tetapi juga membangun basis data konsumsi energi nasional. Bagi Pertamina, kebijakan ini adalah keseimbangan antara kerugian jangka pendek dan penghematan jangka panjang yang memperkuat ketahanan fiskal sekaligus membuka peluang bisnis baru.