Bacatrend, Jakarta — Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan agar rakyat dapat memiliki kewenangan langsung untuk memberhentikan anggota DPR melalui mekanisme recall.

Para pemohon menilai ketentuan recall dalam UU MD3 saat ini terlalu berpihak pada partai politik, karena pemberhentian anggota DPR diatur hanya dapat diusulkan oleh partai pengusung. Menurut mereka, hal tersebut menyebabkan ketiadaan kontrol langsung dari pemilih terhadap wakil yang terpilih.

“Wakil rakyat seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih, bukan hanya kepada partai politik,” ujar salah satu perwakilan pemohon dalam sidang perdana di MK.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta Mahkamah menyatakan sejumlah pasal dalam UU MD3 inkonstitusional bersyarat dan menambahkan mekanisme pemberhentian anggota DPR atas kehendak konstituen di daerah pemilihan. Mereka juga mengusulkan skema recall melalui petisi rakyat sebagai bentuk koreksi jika anggota DPR dinilai tidak menjalankan mandat publik.









Sejumlah pihak di parlemen menanggapi gugatan tersebut dengan hati-hati. Sebagian anggota DPR menilai mekanisme recall oleh pemilih berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan membuka ruang tekanan kelompok tertentu terhadap wakil rakyat. Namun ada pula yang membuka ruang diskusi, terutama terkait evaluasi kinerja legislator dan transparansi representasi politik.

Hingga kini, Mahkamah Konstitusi masih memproses perkara dan belum mengeluarkan putusan. Jika dikabulkan, mekanisme ini berpotensi menjadi perubahan signifikan dalam sistem representasi politik Indonesia dengan memperkuat akuntabilitas langsung antara wakil dan pemilih.