Bacatrend, Jakarta – Isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) semakin menguat setelah beredarnya risalah rapat Syuriyah PBNU di Hotel Aston City, Jakarta. Dokumen yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memberi waktu tiga hari bagi Gus Yahya untuk mundur. Jika tidak, Syuriyah berencana memberhentikan secara resmi.

Dalam risalah yang beredar, Syuriyah menilai kepemimpinan Gus Yahya menimbulkan kegaduhan. “Kami memberi kesempatan tiga hari untuk mundur secara terhormat. Jika tidak, Syuriyah akan mengambil langkah pemberhentian,” demikian bunyi salah satu poin dalam dokumen tersebut.

Kritik terhadap Gus Yahya muncul setelah undangan tokoh pro-Zionis dalam sebuah forum dianggap mencederai sikap NU terhadap Palestina. Selain itu, sejumlah kalangan menyoroti tata kelola keuangan PBNU. KH Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam PBNU, membenarkan adanya surat pemakzulan. “Surat itu memang ada, dan ditandatangani Rais Aam,” ujarnya dalam keterangan singkat.

Di sisi lain, Gus Yahya menepis kabar bahwa dirinya didesak mundur. Ia menyebut pertemuannya dengan KH Afifuddin tidak membahas pemakzulan. “Tidak ada pembicaraan soal desakan mundur. Itu hanya isu yang digoreng,” kata Gus Yahya.









Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga meminta warga NU tetap tenang. “Ini dinamika internal yang wajar. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan di akar rumput,” ujarnya.

Gejolak ini berpotensi memicu polarisasi internal antara pendukung Gus Yahya dan kubu Syuriyah. Publik menyoroti konsistensi NU dalam isu Palestina serta transparansi tata kelola organisasi. Mengingat NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, dinamika kepemimpinan PBNU bisa berimbas pada peta politik nasional menjelang Pilkada dan Pemilu.

Situasi kepemimpinan PBNU masih cair. Gus Yahya menolak anggapan adanya desakan mundur, sementara Syuriyah PBNU menegaskan sikapnya melalui dokumen resmi. Isu pemakzulan ini menjadi ujian besar bagi soliditas NU sekaligus sorotan publik terhadap arah organisasi Islam terbesar di tanah air.