Bacatrend, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Instansi di bawah Kementerian Keuangan itu diberi waktu satu tahun untuk memperbaiki kinerja dan citra publik, atau terancam dibekukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ultimatum tersebut dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025). Menurutnya, Prabowo bahkan menyiapkan opsi mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan.

Purbaya mengakui bahwa persepsi publik terhadap Bea Cukai saat ini berada di titik kritis. Ia menyebut citra instansi tersebut kurang baik di mata media, masyarakat, hingga Presiden. Dalam rapat internal, ia secara terbuka menyampaikan perlunya pembenahan serius agar kepercayaan publik kembali pulih.









Bea Cukai selama ini memegang peran vital dalam penerimaan negara, pengawasan barang impor-ekspor, serta perlindungan industri dalam negeri. Ancaman pembekuan instansi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kinerja buruk di sektor strategis.