OpiniNgeTrend – Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan ribuan pengungsi. Namun, alih-alih fokus pada penanganan, publik justru disuguhi kontroversi pernyataan pejabat. Kepala BNPB menyebut bencana ini belum layak disebut bencana nasional, sebuah komentar yang dianggap meremehkan penderitaan warga.

Hakim MK Saldi Isra menyesalkan sikap tersebut, menilai negara gagal memahami esensi kemanusiaan dalam situasi darurat. Ketua DPR Puan Maharani turut mengkritik distribusi bantuan yang dilempar dari helikopter, menilai cara itu tidak efektif dan tidak berempati. Di tingkat lokal, seorang bupati bahkan mengaku menyerah karena keterbatasan sumber daya, memperlihatkan lemahnya koordinasi pusat-daerah.

Carut-marut ini memperlihatkan rapuhnya sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Koordinasi pusat dan daerah lemah, komunikasi pejabat tidak empatik, distribusi bantuan tidak efektif, dan komando penanganan seolah kosong. Ketika bupati menyerah, negara tampak absen di saat paling dibutuhkan.

Penanganan bencana bukan sekadar urusan logistik, melainkan ujian empati dan kepemimpinan. Status bencana nasional tidak boleh menjadi polemik administratif, melainkan instrumen cepat untuk mobilisasi bantuan. Kritik dari DPR dan MK adalah alarm keras bahwa sistem kita perlu dibenahi.









Redaksi menilai perlunya reformasi koordinasi lintas lembaga agar BNPB memiliki kewenangan komando tunggal. Pejabat wajib menyampaikan pesan yang menenangkan, bukan menyinggung. Distribusi bantuan harus dilakukan dengan cara yang efektif dan bermartabat.

Pemerintah pusat harus menopang penuh kapasitas daerah agar pemda tidak menyerah di tengah krisis. Regulasi penetapan status bencana nasional juga harus direvisi agar jelas, cepat, dan tidak menimbulkan kontroversi.

Bencana di Sumatera adalah cermin rapuhnya sistem penanggulangan kita. Tanpa koordinasi yang jelas, empati yang nyata, dan reformasi regulasi, setiap bencana akan kembali menjadi panggung kontroversi. Negara harus hadir bukan hanya dengan logistik, tetapi dengan hati dan kepemimpinan yang tegas.