OpiniNgeTrend, Surabaya – Kasus bunuh diri seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, karena tidak mampu membeli buku dan pena, adalah tragedi yang mengguncang nurani bangsa.

Peristiwa ini bukan sekadar kisah pilu seorang anak kecil, melainkan cerminan nyata betapa kemiskinan masih mencengkeram kuat di sejumlah daerah Indonesia.

Lebih dari itu, kasus ini menyingkap ketidakhadiran negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi setiap warganya.

Tragedi ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata merata. Seorang anak yang seharusnya sibuk belajar dan bermain, justru harus menanggung beban psikologis akibat keterbatasan ekonomi keluarga.









Ketidakmampuan membeli perlengkapan sekolah sederhana seperti buku dan pena berujung pada depresi, hingga akhirnya memilih jalan pintas yang tragis. Ini adalah alarm keras bahwa sistem perlindungan sosial kita gagal menjangkau mereka yang paling rentan.

Pemerintah daerah pun tampak lengah. Tidak ada mekanisme pemantauan yang mampu mendeteksi kondisi psikologis anak-anak miskin.

Sekolah, aparat desa, dan lembaga sosial seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perhatian, namun kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kepedulian.

Ketika seorang anak bisa merasa sendirian menghadapi kesulitan hidup, itu berarti ada celah besar dalam sistem pengawasan dan perlindungan.

Kemiskinan di NTT bukanlah hal baru. Provinsi ini masih menempati posisi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Biaya tidak langsung pendidikan—seragam, buku, alat tulis, hingga transportasi—sering menjadi penghalang bagi anak-anak miskin untuk bersekolah.

Tragedi Ngada menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya soal perut, tetapi juga soal masa depan yang direnggut dari tangan anak-anak.

Negara tidak boleh lagi absen. Kehadiran nyata diperlukan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin.

Bantuan pendidikan harus menjangkau hingga pelosok, biaya tidak langsung sekolah harus dihapuskan, dan pemantauan psikologis anak-anak harus diperkuat.

Urban farming, pasar murah, hingga program sosial lain bisa menjadi solusi tambahan, tetapi inti dari semua ini adalah komitmen negara untuk tidak membiarkan satu pun anak kehilangan harapan hanya karena kemiskinan.

Tragedi Ngada adalah tamparan keras bagi bangsa. Ia mengingatkan bahwa di balik angka statistik kemiskinan, ada nyawa yang melayang, ada masa depan yang hilang.

Jika negara terus lalai, maka potret kelam ini akan terus berulang. Saatnya pemerintah pusat dan daerah membuktikan bahwa pendidikan benar-benar hak setiap anak, bukan sekadar janji dalam konstitusi.