Bacatrend, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya lahir dari niat mulia, memastikan anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan kelompok rentan memperoleh asupan bergizi yang layak.

Namun, beberapa bulan setelah peluncurannya, program ini justru dipenuhi masalah. Alih-alih menjadi solusi, pelaksanaannya kini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemerintah benar-benar siap?

Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak di sejumlah daerah adalah alarm paling keras. Pemerintah mengakui lemahnya pengawasan, mulai dari dapur penyedia hingga distribusi.

SOP yang seharusnya ketat ternyata sering diabaikan. Apakah ini sekadar kelalaian teknis, atau bukti dari perencanaan yang setengah matang?









Selain keamanan pangan, distribusi dan kualitas gizi juga jauh dari memuaskan. Menu yang monoton, keterlambatan pengiriman, hingga bahan makanan yang kurang layak kerap terjadi. Lebih jauh, daerah-daerah terpencil menghadapi kesulitan infrastruktur, keterbatasan tenaga ahli gizi, dan kapasitas dapur yang minim.

Dengan target penerima yang begitu besar, bagaimana mungkin program ini bisa berjalan tanpa fondasi yang kuat?

Pemerintah kerap menjanjikan transparansi, namun publik belum melihat laporan akuntabel soal siapa penyedia makanan, bagaimana standar dapur ditetapkan, serta sejauh mana anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Ketiadaan informasi ini hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata. Program sebesar ini tak bisa dijalankan sekadar untuk memenuhi janji politik. Audit menyeluruh wajib dilakukan, sertifikasi dapur harus diperketat, menu perlu disesuaikan dengan kearifan lokal, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan harus dijamin.

Tanpa langkah korektif yang serius, MBG hanya akan menjadi proyek ambisius yang menyisakan luka: anak-anak yang sakit, anggaran yang sia-sia, dan reputasi pemerintah yang tercoreng.

Makan bergizi bukan sekadar program — ini adalah investasi masa depan bangsa. Namun jika pelaksanaannya tetap carut-marut, investasi itu akan berubah menjadi utang kepercayaan yang sulit dibayar.