Bacatrend, Jakarta – Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merilis hasil survei nasional yang mengungkap kebingungan sejumlah pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam menentukan arah usaha koperasi. Survei dilakukan pada Oktober hingga November 2025 terhadap 146 responden di 19 provinsi.

Meski 92 persen pengurus mengaku telah memiliki rencana usaha, sekitar 56 persen di antaranya belum memiliki mitra pemasaran. Kondisi ini dinilai mencerminkan kesenjangan serius antara perencanaan dan eksekusi bisnis koperasi.

“Hal ini menimbulkan planning fallacy institusional atau kesesatan berpikir dalam perencanaan,” ujar Human Rights Manager DFW Indonesia, Luthfian Haekal, dalam diseminasi hasil survei yang digelar secara daring.

Survei juga mencatat bahwa 66 persen pengurus belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Sebagian besar koperasi masih fokus pada kepatuhan administratif, bukan pada pengembangan usaha riil yang berkelanjutan.









Program KDMP merupakan bagian dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa sebagai strategi pemerataan ekonomi. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih lemah dari sisi kapasitas kelembagaan dan kemitraan usaha.

DFW Indonesia merekomendasikan penguatan pelatihan berbasis praktik bisnis, fasilitasi kemitraan strategis, dan reformulasi rencana usaha koperasi agar lebih realistis dan berbasis potensi lokal.