Bacatrend, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menolak usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang mendorong pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia. Said menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menilai, dalam situasi ekonomi global yang tertekan akibat konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi memang berpotensi membebani keuangan negara. Namun, langkah penyesuaian harga seharusnya dilakukan pada BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, bukan pada jenis subsidi yang digunakan masyarakat kecil.

“Kalau mau diotak-atik, yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian itu lebih masuk akal. Tapi tetap harus dihitung dampak inflasinya,” jelasnya.









Said menambahkan, pemerintah dan DPR saat ini tengah menghitung secara cermat dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi. Ia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan yang bisa menekan daya beli rakyat.

Selain BBM, Said juga menyoroti pentingnya memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Menurutnya, penyaluran yang akurat akan membuat anggaran subsidi lebih efisien dan tidak terbuang percuma.

“Kalau subsidi LPG tepat sasaran, anggaran yang dialokasikan tidak akan sia-sia,” tegasnya.

Sikap Said mencerminkan komitmen DPR untuk menjaga subsidi energi sebagai jaring pengaman sosial di tengah ketidakpastian ekonomi global.