Bacatrend, Jakarta — Bank Indonesia (BI) menyiapkan tujuh strategi utama untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang sempat melemah dalam beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto merestui langkah-langkah tersebut setelah rapat terbatas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka.

“Bapak Presiden merestui dan memberikan penguatan terhadap tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat dan stabil ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers.

Langkah pertama, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” ujar Perry.

Kedua, BI mendorong arus modal masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). “SRBI dibuat perlu inflow sehingga inflow-nya bisa mencukupi aliran keluarnya SBN dan saham,” jelas Perry.









Ketiga, BI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga keseimbangan pasar obligasi. “Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year-to-date Rp123,1 triliun dan akan melakukan koordinasi, termasuk buyback,” katanya.

Keempat, BI bersama Kementerian Keuangan memastikan likuiditas perbankan dan pasar uang tetap longgar. “Pertumbuhan uang primer terakhir adalah 14,1 persen,” ungkap Perry.

Kelima, BI memberlakukan pembatasan pembelian dolar AS di pasar domestik. “Semula maksimal US$100.000 per orang per bulan, sekarang diturunkan menjadi US$50.000, dan kami persiapkan turun lagi menjadi US$25.000,” ujar Perry.

Keenam, BI memperkuat intervensi di pasar offshore dengan mengizinkan bank-bank domestik menjual instrumen non-deliverable forward (NDF) di luar negeri.

Ketujuh, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar tinggi. “Kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Ketua OJK untuk memastikan stabilitas sistem keuangan terjaga,” kata Perry.

Tujuh strategi ini menjadi sinyal kuat koordinasi fiskal-moneter di era pemerintahan Prabowo untuk menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.