Bacatrend, Pekanbaru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Dalam operasi senyap yang berlangsung pada Senin (3/11), KPK mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam OTT hari ini adalah Gubernur Riau,” ujarnya dalam konferensi pers singkat di Jakarta.

Operasi ini disebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. KPK menduga telah terjadi transaksi suap terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran daerah.

Abdul Wahid: Gubernur Keempat Riau yang Ditangkap KPK
Penangkapan Abdul Wahid menambah daftar panjang kepala daerah Riau yang tersangkut kasus korupsi. Ia menjadi gubernur keempat yang ditangkap KPK sejak lembaga antirasuah itu berdiri. Sebelumnya, tiga gubernur Riau lainnya telah dijatuhi hukuman atas kasus korupsi serupa.









Abdul Wahid (45), politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baru menjabat sebagai Gubernur Riau sejak awal 2025. Ia dikenal sebagai mantan anggota DPR RI dan pernah menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, Abdul Wahid tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 4,8 miliar.

Status Hukum Menunggu Pemeriksaan
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemeriksaan intensif sedang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Identitas lengkap dan peran masing-masing pihak akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan selesai,” kata Budi.

Pola Korupsi Infrastruktur Berulang
Penangkapan ini kembali menyoroti sektor infrastruktur sebagai titik rawan korupsi di daerah. Dinas PUPR kerap menjadi sasaran penyalahgunaan anggaran, terutama dalam proyek jalan, jembatan, dan drainase. KPK diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan kontraktor dan pihak swasta.