Bacatrend, Surabaya – Kemacetan akut yang mengular di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, memicu langkah cepat dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ia disebut telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, meminta intervensi pemerintah pusat untuk menambah armada kapal besar demi memperlancar penyeberangan ke Gilimanuk, Bali.

“Ibu Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang–Gilimanuk,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, ketika dikonfirmasi pada Minggu malam (27/7/2025).

Surat tersebut, menurut Nyono, telah ditandatangani langsung oleh Khofifah di Ponorogo pada Sabtu malam. Rencana pengiriman surat secara resmi dijadwalkan hari Senin, meski komunikasi intensif telah dilakukan sejak akhir pekan. “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” jelasnya.

Permintaan dalam surat itu tidak sekadar menambah kapal, melainkan kapal berkapasitas besar yang mampu beroperasi di dermaga LCM (Landing Craft Machine) Pelabuhan Ketapang. Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengusulkan pengaktifan pelabuhan alternatif di wilayah Situbondo.









“Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang,” ujar Nyono. Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan Jangkar membutuhkan seleksi muatan, khususnya truk bertonase di bawah 40 ton yang akan diarahkan melalui jembatan timbang Sedarum di Pasuruan, sebelum menuju Alas Baluran menuju pelabuhan. “Namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” tambahnya.

Meski secara struktural Pemerintah Provinsi Jatim tidak menjadi penanggung jawab langsung atas pengelolaan pelabuhan Ketapang, Nyono menegaskan pentingnya peran aktif Pemprov dalam menyuarakan solusi.

“Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegasnya.

Kemacetan di Ketapang tak lepas dari dampak kecelakaan laut yang menimpa KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025. Sejak insiden itu, jumlah kapal yang diizinkan beroperasi menurun drastis, dari 15 kapal menjadi hanya 6 unit. Penurunan kapasitas juga terjadi—dari semula bisa mengangkut 20 kendaraan, kini tinggal 5 per kapal akibat evaluasi keselamatan oleh KSOP Tanjungwangi.

“Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya 6 yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” kata Nyono.

Truk-truk bertonase berat pun terpaksa menunggu lama, mengular hingga puluhan kilometer karena terbatasnya kapal jenis LCT (Landing Craft Tank) yang bisa mengangkut kendaraan besar. Siklus bongkar-muat pun memakan waktu lama karena kapal harus kembali dari Gilimanuk sebelum bisa memuat kendaraan lagi di Ketapang.

“Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di Pelabuhan Ketapang sesuai isi surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” pungkas Nyono.