Bacatrend, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengkondisian proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Tengah. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Sudewo sebelumnya dijadwalkan hadir pada Jumat, 22 Agustus, namun berhalangan karena keperluan lain yang telah teragendakan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penjadwalan ulang dilakukan atas permintaan langsung dari Sudewo. “Dari pemanggilan sebelumnya, yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah teragendakan, sehingga meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 27 Agustus,” ujar Budi.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan KPK terhadap dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub, khususnya untuk klaster proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso. Nama Sudewo sebelumnya disebut dalam persidangan kasus suap DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, di mana KPK memaparkan temuan uang tunai sekitar Rp3 miliar dari rumah dinas Bupati Pati. Ia juga diduga menerima dana dari sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk dari Pejabat Pembuat Komitmen DJKA dan kontraktor pelaksana.

Meski Sudewo membantah menerima uang suap dan menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari gaji serta usaha pribadi, KPK tetap melanjutkan proses klarifikasi dan pendalaman. Pemeriksaan terhadap kepala daerah seperti Sudewo dinilai penting dalam mengungkap potensi konflik kepentingan dan praktik pengkondisian proyek infrastruktur strategis.









KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat DJKA dan dua korporasi. Pemeriksaan terhadap Sudewo akan menjadi penentu apakah keterlibatannya akan berkembang ke tahap penyidikan lebih lanjut. Publik menaruh perhatian besar terhadap konsistensi KPK dalam menegakkan akuntabilitas lintas sektor, terutama dalam proyek-proyek bernilai tinggi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.