Bacatrend, Surabaya – Setiap tanggal 1 Juli, sirene berbunyi di markas-markas kepolisian seluruh Indonesia. Bendera dikibarkan, parade digelar, dan pidato-pidato disampaikan.

Tapi di balik seremoni itu, Hari Bhayangkara bukan sekadar ulang tahun institusi. Ia adalah refleksi sejarah panjang tentang keamanan, kekuasaan, dan transformasi negara.

Etimologi dan Akar Majapahit
Kata Bhayangkara berasal dari bahasa Sanskerta: bhaya (bahaya) dan angkara (kekuatan). Dalam konteks sejarah, istilah ini merujuk pada pasukan elite pengawal raja di era Kerajaan Majapahit, yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada. Tugas mereka bukan hanya menjaga keselamatan raja, tetapi juga menegakkan stabilitas dan hukum kerajaan.

Dalam Kakawin Nagarakretagama dan Pararaton, pasukan Bhayangkara digambarkan sebagai simbol kekuatan dan loyalitas. Mereka adalah penjaga garis depan dari ancaman luar dan dalam, dan menjadi cikal bakal konsep penegakan hukum di Nusantara.









Era Kolonial: Polisi dalam Bayang-Bayang Penjajahan
Pada masa Hindia Belanda, sistem kepolisian mulai dibentuk secara formal. Tahun 1867, 78 pribumi direkrut di Semarang untuk menjaga aset warga Eropa. Namun, struktur kepolisian saat itu sangat diskriminatif—jabatan tinggi hanya diisi oleh orang Belanda, sementara pribumi hanya menjadi mantri polisi atau wedana polisi.

Antara tahun 1897–1920, terbentuklah Kepolisian Hindia Belanda yang lebih modern. Inilah cikal bakal institusi kepolisian nasional, meski masih dalam kerangka kolonialisme.

Pendudukan Jepang dan Fragmentasi Kepolisian
Selama pendudukan Jepang (1942–1945), struktur kepolisian dirombak. Jepang membagi wilayah kepolisian menjadi empat zona utama:

Jawa dan Madura (pusat di Jakarta)

Sumatera (Bukittinggi)

Indonesia Timur (Makassar)

Kalimantan (Banjarmasin)

Meski dipimpin oleh pejabat pribumi, kekuasaan tetap berada di tangan pejabat Jepang (sidookaan).

Kemerdekaan dan Lahirnya Kepolisian Nasional
Setelah proklamasi kemerdekaan, pada 19 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Kemudian, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama.

Namun, saat itu kepolisian masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan urusan operasional ditangani oleh Jaksa Agung.

1 Juli 1946: Titik Balik Sejarah
Tanggal 1 Juli 1946 menjadi tonggak penting. Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, Djawatan Kepolisian Negara resmi bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Inilah momen yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Tanggal ini bukan sekadar administratif. Ia menandai lahirnya Polri sebagai institusi nasional yang mandiri, bukan lagi alat kolonial atau militer pendudukan.

Refleksi Akademik dan Tafsir Kritis
Dalam jurnal seni visual oleh Mochammad Sigit Ramadhan (ITB), istilah Bhayangkara ditafsirkan ulang sebagai simbol kekuasaan yang bisa ambigu—baik sebagai pelindung maupun sebagai alat represi.

Ia menyoroti bagaimana makna Bhayangkara berubah dari pengawal raja menjadi aparat negara modern, dan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan di dua era berbeda.

Sementara itu, M. Dwi Cahyono, arkeolog dan sejarawan, menekankan bahwa Bhayangkara dalam teks Jawa Kuno bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga penjaga moral dan keteraturan sosial.

Makna Hari Bhayangkara Hari Ini
Hari Bhayangkara bukan hanya perayaan institusional. Ia adalah momen refleksi:

Apakah Polri masih setia pada semangat Bhayangkara Majapahit—melindungi, bukan menakuti?

Apakah transformasi dari alat kolonial menjadi pelayan publik sudah benar-benar tuntas?

Dalam konteks demokrasi modern, Hari Bhayangkara adalah pengingat bahwa kekuatan hukum harus berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan.