Bacatrend, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran hoaks dan fitnah yang menuding Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berada di balik polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Laporan tersebut dilayangkan pada Minggu, 4 Januari 2026, dan tercatat dengan nomor STTLP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya. Pelaporan dilakukan setelah DPP Demokrat menemukan konten bermuatan provokatif dan fitnah yang beredar luas di media sosial sejak akhir Desember 2025.

Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Muhajir, membenarkan laporan tersebut. Ia mengatakan laporan dibuat karena narasi yang disebarkan dinilai tidak berdasar dan mencemarkan nama baik SBY.

“Benar, BHPP DPP Partai Demokrat yang dalam hal ini diwakili oleh saya selaku Kepala BHPP telah membuat laporan polisi,” kata Muhajir kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).









Muhajir menjelaskan, akun-akun yang dilaporkan menyebarkan konten berupa video dan unggahan di platform YouTube dan TikTok yang secara eksplisit menuding SBY sebagai aktor di balik isu ijazah palsu Jokowi. Tuduhan tersebut disebut tidak disertai bukti dan berpotensi menyesatkan publik.

Sebelum menempuh jalur hukum, Demokrat mengaku telah melayangkan somasi kepada pemilik akun terkait. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, somasi tersebut tidak mendapat respons.

“Konten-konten itu mengandung fitnah, hoaks, dan provokasi yang merugikan kehormatan serta nama baik Bapak SBY. Karena tidak ada itikad baik, kami menempuh jalur hukum,” ujar Muhajir.

Saat ini, laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, khususnya unit siber, untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi akan mendalami bukti digital serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas unggahan tersebut.

DPP Partai Demokrat menegaskan SBY tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan polemik ijazah Jokowi. Partai juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.