Bacatrend, Jakarta — Wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali memicu kontroversi publik. Di tengah tekanan fiskal dan ketimpangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, sejumlah tokoh dan warga mempertanyakan urgensi serta etika di balik peningkatan pendapatan wakil rakyat. Salah satu kritik paling tajam datang dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks anggota DPR, yang menyoroti minimnya transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.

Dalam sebuah video pendek yang diunggah di YouTube Shorts, Ahok menyatakan, “Kalau saya anggota Dewan, mau gaji Rp1 miliar sebulan saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja.” Pernyataan tersebut langsung viral dan dianggap mewakili keresahan publik terhadap kesenjangan antara besaran gaji pejabat dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat. Ahok menegaskan bahwa gaji tinggi hanya layak diberikan jika disertai dengan profesionalisme dan keterbukaan anggaran.

Meski Ketua DPR RI Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji pokok, sejumlah tunjangan memang mengalami penyesuaian. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut bahwa total pendapatan anggota DPR bisa mencapai Rp100 juta per bulan, tergantung komponen tunjangan yang diterima. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan gaji pokok, melainkan akumulasi dari berbagai tunjangan seperti komunikasi, beras, bahan bakar, dan rumah dinas.

Respons publik terhadap wacana ini sangat beragam, namun mayoritas bernada kritis. Di media sosial, tagar #GajiDPR menjadi trending, dengan ribuan komentar yang mempertanyakan kontribusi nyata DPR terhadap isu-isu krusial seperti reformasi hukum, pengawasan anggaran, dan perlindungan hak rakyat. Kreator konten edukatif Jerome Polin menyindir tunjangan beras sebesar Rp12 juta per bulan dengan mengatakan, “Sadar gak 12 juta kalau dipakai buat beli beras aja bisa sebanyak apa?” Sementara itu, Partai Buruh membandingkan gaji DPR dengan pendapatan pekerja informal yang jauh lebih kecil, menyebutnya sebagai bentuk ketidakadilan struktural.









Di sisi lain, anggota DPR dari Partai NasDem, Nafa Urbach, justru mendukung tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai kompensasi bagi anggota yang tidak tinggal di rumah dinas. Pernyataan ini memicu kritik lanjutan dari publik yang menilai bahwa wakil rakyat seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat luas.

Kritik terhadap kenaikan tunjangan DPR bukan semata soal nominal, melainkan soal keadilan fiskal dan representasi publik. Di tengah pemotongan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis, tuntutan kenaikan tunjangan legislatif dinilai tidak etis dan berpotensi memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan wakilnya. Pernyataan Ahok menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar soal fasilitas, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan kerja nyata.