Bacatrend, Jakarta- Suasana rapat kerja Komisi XII DPR RI mendadak memanas ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan kemarahannya kepada jajaran internal kementeriannya dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Insiden itu terjadi pada Rabu, 2 Juli 2025, saat Bahlil tengah memaparkan program swasembada energi desa yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil awalnya menjelaskan bahwa berdasarkan data internal Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.600 desa yang menjadi target elektrifikasi melalui program swasembada energi. Namun, ia mendadak terhenti ketika menyadari bahwa data dari PLN menyebutkan jumlah desa yang belum teraliri listrik mencapai 10.000. Kebingungan itu segera berubah menjadi kemarahan.

“Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar,” ujar Bahlil dengan nada tinggi. Ia kemudian menegaskan bahwa kedua pihak tersebut harus segera menemuinya usai rapat. “Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?”









Bahlil juga menyindir manajemen PLN yang menurutnya belum menguasai materi dengan baik, meskipun Dirut PLN tidak mengalami pergantian. Ia menilai bahwa ketidaksinkronan data ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan pelaporan internal, yang berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis nasional.

Dalam rapat tersebut, Bahlil turut menyampaikan bahwa desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik tidak perlu lagi menunggu sambungan dari pusat kabupaten atau kecamatan. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan jaringan lokal. Ia menekankan bahwa pembiayaan program ini akan dialihkan dari PLN ke Kementerian ESDM agar lebih sesuai dengan desain kebijakan nasional.

Kemarahan Bahlil mencerminkan tekanan besar yang dihadapi kementeriannya dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan energi hingga ke pelosok desa. Namun, insiden ini juga membuka tabir persoalan klasik dalam birokrasi: data yang tidak sinkron, komunikasi yang tersendat, dan ego sektoral yang masih mengakar.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dirjen Ketenagalistrikan maupun Dirut PLN terkait teguran keras yang dilontarkan Bahlil di hadapan para anggota dewan.