Bacatrend, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjadi sorotan tajam publik setelah fasilitas kendaraan dinasnya terungkap bernilai Rp8,5 miliar.

Informasi ini memicu gelombang kritik di media sosial dan ruang publik, dengan banyak pihak menilai pengadaan mobil mewah tersebut tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat dan situasi fiskal daerah.

Mobil dinas yang disebut-sebut berjenis SUV hybrid bermesin besar itu dinilai terlalu mewah untuk kebutuhan operasional kepala daerah. Publik mempertanyakan urgensi dan etika pengadaan kendaraan senilai miliaran rupiah di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan yang lebih mendesak.

Rudy Mas’ud, yang dilantik sebagai Gubernur Kaltim periode 2025–2030 bersama wakilnya Seno Aji, sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sukses dan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.









Gurita bisnisnya di sektor energi dan transportasi bahan bakar membuatnya dikenal sebagai figur dengan kekayaan ratusan miliar rupiah.

Saat menemui pengunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, Rudy memberikan klarifikasi.

“Kami di Kalimantan Timur sampai hari ini belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur, yang ada di Jakarta,” ujarnya.

Namun, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa simbol kemewahan seperti mobil dinas bernilai fantastis dapat mencederai kepercayaan publik, terutama jika tidak disertai transparansi dan urgensi yang jelas.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut pengadaan mobil dinas bukan soal kenyamanan, melainkan efisiensi jangka panjang. Ia mengklaim mobil lama yang digunakan sebelumnya sudah berusia 5–10 tahun dan sempat mogok saat perjalanan dinas.

Meski demikian, tekanan publik tetap menguat agar Pemprov Kaltim lebih peka terhadap persepsi masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan dan ketimpangan sosial, pengadaan mobil dinas bernilai Rp8,5 miliar dinilai tidak mencerminkan semangat kesederhanaan dan pelayanan publik yang inklusif.