Bacatrend, PATI — Sejak subuh, gelombang manusia mulai memenuhi Alun-Alun Kabupaten Pati. Dari berbagai penjuru kecamatan, mereka datang membawa satu suara: mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Diperkirakan lebih dari 100 ribu warga terlibat dalam aksi yang disebut sebagai demonstrasi terbesar dalam sejarah Pati.

Di depan Kantor Bupati, truk komando untuk orasi telah disiapkan. Spanduk, poster, dan bahkan keranda jenazah bertuliskan “Keranda Penipu” menjadi simbol kemarahan warga. Aksi ini bukan lagi soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat direncanakan naik hingga 250 persen—meski telah dibatalkan. Ini adalah jawaban atas pernyataan Sudewo yang sebelumnya menantang warga: “Silakan demo, 50 ribu orang pun saya tidak gentar.”

Ahmad Husein, inisiator aksi, menyatakan bahwa massa akan bertahan di Alun-Alun hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Target kami jelas: Sudewo harus lengser. Kalau tidak hari ini, kami tetap bertahan,” tegasnya.

Sebanyak 2.684 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Damkar, dan instansi lain dikerahkan untuk mengamankan aksi. Polda Jawa Tengah memastikan seluruh personel tidak membawa senjata api atau tongkat pemukul. Pendekatan yang digunakan adalah humanis, preemtif, dan persuasif. Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Saiful Anwar, menegaskan bahwa pengawasan internal dilakukan ketat agar tidak ada pelanggaran prosedur. “Kami pastikan semua berjalan profesional dan sesuai SOP,” ujarnya.









Meski sempat diisukan akan berangkat umrah untuk menghindari aksi, Sudewo membantah kabar tersebut. Ia menyatakan akan tetap berada di Pati dan bahkan dijadwalkan menjadi inspektur upacara pada 17 Agustus mendatang. Namun, hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari Sudewo di lokasi aksi. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyebut bahwa jika Sudewo tidak segera menyatakan mundur, aksi akan berlanjut berhari-hari.

Aksi ini menjadi cerminan ketegangan antara kebijakan publik dan respons warga. Di Pati, demonstrasi bukan sekadar protes, tapi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kepemimpinan. Dari posko donasi hingga orasi damai, warga menunjukkan bahwa mereka siap bersuara—dengan tertib, tapi tegas.