Bacatrend, LUMAJANG – Di tengah semangat pengabdian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menyebar ke pelosok desa, sebuah ironi terjadi. Dalam rentang tiga hari, empat sepeda motor milik mahasiswa KKN raib di dua lokasi berbeda: Kantor Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, dan rumah Kepala Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh. Bukan hanya barang yang hilang, tapi juga rasa aman yang selama ini dijaga.

Kejadian itu memicu gelombang kekecewaan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kabupaten Lumajang pun angkat suara. Mereka mendesak Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan itu bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bentuk protes terhadap sistem keamanan yang dinilai gagal melindungi masyarakat—terutama mahasiswa yang tengah menjalankan tugas sosial.

“Kapolres telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat Lumajang, khususnya mahasiswa KKN yang sedang mengabdi,” tegas Intan Nuriyani, Ketua Umum HMI Komisariat Lumajang, dalam pernyataan sikapnya.

Empat motor yang hilang berasal dari mahasiswa Universitas Jember dan Universitas Islam Negeri KHAS Jember. Akibat insiden ini, delapan perguruan tinggi peserta KKN kolaboratif menarik 1.328 mahasiswa dari lokasi pengabdian, meski masa KKN belum selesai.









Bagi HMI, ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah cerminan lemahnya tindakan preventif aparat keamanan. Mereka menuntut agar dalam waktu 3×24 jam, pihak kepolisian segera mengungkap pelaku dan memperbaiki sistem pengamanan di wilayah Lumajang.

“Mahasiswa KKN adalah aset pembangunan. Mereka datang bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk membangun desa. Negara wajib menjamin keselamatan mereka,” lanjut Intan.

Di tengah keresahan itu, tuntutan HMI menjadi suara yang mewakili banyak pihak: bahwa keamanan bukan hanya soal patroli, tapi juga soal kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, maka wajar jika masyarakat meminta pertanggungjawaban.