Bacatrend, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian yang akan menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian. Sikap tersebut ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1).

Dalam forum tersebut, Kapolri mengungkapkan dirinya sempat mendapat tawaran untuk menduduki posisi Menteri Kepolisian. Namun ia secara tegas menolak gagasan tersebut.

“Kalau pun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujar Listyo di hadapan anggota dewan.

Menurutnya, struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk yang paling tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menilai perubahan struktur dengan menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam rantai komando dan efektivitas institusi.









“Polri tetap di bawah Presiden itu sudah paling tepat. Kalau dipaksakan di bawah kementerian, itu bisa melemahkan institusi, bahkan bisa berdampak pada negara,” tegasnya.

Kapolri juga menyatakan lebih memilih tidak menjabat daripada harus memimpin Polri dalam struktur baru yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip independensi dan profesionalitas kepolisian.

“Kalau memang harus begitu, lebih baik saya tidak usah menjabat. Tapi Polri harus tetap langsung di bawah Presiden,” katanya.

Ia menambahkan, posisi langsung di bawah Presiden membuat Polri lebih fleksibel dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri mengajak seluruh jajaran kepolisian tetap fokus bekerja dan menjaga soliditas institusi di tengah berbagai dinamika wacana kelembagaan yang berkembang.

“Yang paling penting bagi kita adalah bekerja maksimal untuk masyarakat. Soal wacana struktur, prinsipnya Polri harus tetap kuat dan profesional,” pungkasnya.