Bacatrend, Ambon – Di Kota Ambon, Maluku, sebuah peristiwa yang awalnya hanya terdengar sebagai pesta biasa berubah menjadi sorotan publik. Seorang pegawai DPRD Kota Ambon bernama Febri Pattikolahi, yang akrab disapa Jimbron, menjadi korban penganiayaan dalam sebuah acara yang diduga berlangsung di rumah dinas Ketua DPRD Ambon, Mourits Tamaela.

Menurut informasi yang beredar, malam hari Sabtu itu rumah dinas di kawasan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, menjadi tempat berkumpul sejumlah orang dekat Mourits. Mereka disebut menggelar pesta minuman keras.

Di tengah suasana yang semakin tak terkendali, Febri diduga dianiaya hingga tak sadarkan diri. Ketika tersadar, ia sudah berada di lokasi berbeda—di kawasan Pondok Patty, masih di Karang Panjang.

Luka robek di wajahnya cukup parah, hingga harus menjalani operasi dengan tujuh jahitan. Publik pun mulai bertanya: bagaimana seorang pegawai bisa menjadi korban dalam lingkungan yang seharusnya menjamin keamanan dan profesionalisme?









Ketua DPRD Mourits Tamaela akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers di Kantor DPRD Ambon, ia membantah bahwa penganiayaan terjadi di rumah dinasnya. “Kejadian yang menimpa Jimbron bukan terjadi di rumah dinas, dan tidak ada kaitannya dengan saya maupun orang-orang di sana,” ujarnya, didampingi Sekwan Apries Gaspersz dan Febri sendiri.

Namun, Mourits mengakui bahwa ia sempat memesan dua botol miras dari Febri melalui stafnya. Rencananya, minuman itu akan dibawa ke Jakarta untuk sebuah kegiatan, namun karena batal berangkat, ia menyerahkan botol tersebut kepada orang-orang yang berada di rumah dinas.

Di tengah klarifikasi itu, muncul dugaan lain: bahwa korban sempat ditekan agar tidak membuka suara soal kejadian tersebut. Beberapa sumber menyebut Febri dipanggil untuk membeli miras jenis sopi beberapa kali sebelum akhirnya dipukul oleh orang-orang yang sudah dalam kondisi mabuk.

Kasus ini bukan hanya soal luka fisik, tapi juga soal transparansi, tanggung jawab, dan etika dalam ruang kekuasaan. Ketika pesta berubah menjadi kekerasan, dan rumah jabatan menjadi lokasi yang dipertanyakan, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi.