Bacatrend, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. Penetapan ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Senin, 3 November 2025, dan pemeriksaan intensif selama lebih dari 1×24 jam.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa OTT dilakukan berdasarkan informasi awal terkait transaksi suap di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau.

Tim penyidik mengamankan sembilan orang, termasuk Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Muhammad Arif Setiawan, Sekretaris Dinas Ferry Yunanda, Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam, dan orang kepercayaan gubernur, Tata Maulana.

Salah satu pejabat dinas ditangkap saat membawa uang tunai dalam bentuk mata uang asing, yakni 9.000 Pound Sterling dan 3.000 Dolar AS. Uang tersebut diduga kuat merupakan bagian dari transaksi suap yang akan diserahkan kepada kepala daerah.









Modus Korupsi: Jatah Preman dan Manipulasi Anggaran
KPK mengungkap bahwa modus korupsi yang digunakan melibatkan praktik “jatah preman” dalam pengelolaan anggaran proyek. Persentase tertentu dari anggaran proyek infrastruktur diduga dialokasikan sebagai “jatah” untuk kepala daerah. Praktik ini terdeteksi melalui komunikasi internal antar pejabat dan pengakuan beberapa tersangka yang telah diperiksa.

“Modusnya adalah penambahan anggaran proyek yang disertai dengan komitmen fee untuk kepala daerah. Ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tapi sistematis dan terstruktur,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menemukan bahwa proyek-proyek yang menjadi objek korupsi melibatkan pengadaan jalan dan jembatan di wilayah Riau, dengan nilai kontrak yang mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam prosesnya, terdapat manipulasi dokumen dan pengondisian pemenang tender.

Penetapan Tersangka: Alasan Teknis Di Balik Waktu Pemeriksaan
Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka baru diumumkan pada Rabu, 5 November 2025, atau lebih dari 24 jam setelah OTT dilakukan. Menanggapi hal ini, KPK menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur. Menurut Johanis Tanak, waktu pemeriksaan yang panjang disebabkan oleh kompleksitas kasus dan perlunya pengumpulan bukti tambahan.

“Kami tidak terburu-buru menetapkan tersangka. Semua harus berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur yang sah,” tegasnya.

Dampak Politik dan Langkah Lanjutan
Penangkapan Abdul Wahid yang baru menjabat sebagai gubernur selama delapan bulan memicu gejolak politik di Riau. Sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPRD meminta agar proses hukum berjalan transparan dan tidak mengganggu pelayanan publik.

KPK sendiri masih mendalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk kontraktor dan pejabat di tingkat kabupaten. Lembaga antirasuah juga membuka peluang untuk menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

“OTT ini bukan akhir, melainkan awal dari pengungkapan jaringan korupsi yang lebih luas,” kata Budi Prasetyo.